 |
| Sejumlah truck angkutan bermuatan tanah timbun pada RPK 2 dengan tektur gembur, pasir dan bebatuan berwarna coklat. |
Labuhanbatu, metrokampung.com
Ditinjau dari spesifikasi matrial tanah timbun yang di didistribusikan galian C pada RPK 2 diduga abaikan juknis yang ditentukan proyek nasional ini.
Dari investigasi awak media dilokasi kerja RPK 2 melihat bahwa sejumlah truk pengangkutan yang memasok tanah bermuatan tanah dengan tekstur gembur berpasir dan bebatuan berwarna coklat kehitaman /bukan tanah liat diduga tidak berpedoman pada ketentuan recomendasi hasil analisis dalam juknis mega proyek nasional ini.
"Tanah ini cocoknya untuk bertanam palawija, karna jenis tanah ini jelas tanah top soil yang layak untuk pertanian.bukan untuk tanah timbun dasar badan jalan/LPB tentunya pasokan matrial sesuai hasil analisa bertujuan agar terhindar dari resiko pergeseran dan kemampuan menahan beban berat yang tentunya sebagai langkah awal jaminan dasar mutu mega proyek dengan dana triliunan serta keselamatan transportasi kereta api."papar j.sinaga selaku control sosial menyikapi kondisi tektur tanah yang dipasok pada RPK 2.
Konfirmasi awak media dilokasi kerja RPK 2 zul selaku pengawas pihak pemborong menjelaskan bahwa tanah timbun tersebut dari galian c berlokasi di desa janji kec bilah barat.
Dipertanyakan terkait kelayakan dan keharusan tekstur tanah dijelaskanya bahwa tanah tersebut tidak masalah.
"Pekerjaan proyek ini dibawah pengawasan saya, terkait tanah yah pastilah tanah galian saya yang terlebih dahulu kita manfaatkan semaximal mungkin," papar Zul.
Di ketahui bahwa tanah yang di distribusikan pada RPK 2 bersumber dari galian C tualang jalan by Pass Rantauprapat. Galian C Desa Janji Kecamtan Bilah Barat bahkan galian C yang berada diurung kompas yang diduga tidak miliki ijin galian.
Dalam hal ini ansayari tambak selaku permahati sosial Kabupaten Labuhanbatu meminta kepada instansi terkait yang berkompoten untuk melakukan cek and recek terhadap pelaksanaan proyek nasional tersebut, sehubungan Dwi yang disebut sebut sebagai pengawas tenaga tekhnis di RPK 2 ini diduga tidak mampu melakukan pengawasan secara maksimal mendapatkan hasil kerja sesuai juknis.
Upaya peningkatan pengawasan pada mega proyek ini diharapkan mampu memaximalkan pemanfaatan keuangan negara dengan pencapaian hasil kerja sesuai harapan," tandasnya.(MK/Rahmat Fajar Sitorus)
