 |
| Pokir : H. Rahmanuddin Rangkuti, SH, MKn saat menyerahkan Pokir anggota DPRD Langkat kepada Bupati dan Ketua DPRD Langkat. |
Langkat, Metrokampung.com
Pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Langkat dari hasil reses masa sidang II tahun ke III tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 11 Juni 2022 oleh para anggota DPRD Langkat di daerah pemilihannya, akhirnya telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Langkat, Selasa (28/6/2022).
Rapat paripurna ini digelar setelah melalui beberapa tahapan, mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dari kegiatan reses, rapat paripurna penyampaian hasil reses, pembahasan di Komisi-Komisi DPRD Langkat dengan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan usulan yang ditampung, sampai pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
Dalam rapat paripurna itu, Rahmanuddin Rangkuti selaku anggota Badan Anggaran membacakan pokir yang berupa usulan dari lima daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Langkat.
“Ya, ada sebanyak 592 usulan pokir dari dapil 1, 185 usulan pokir dari dapil 2, 132 usulan pokir dari dapil 3, 260 usulan pokir dari dapil 4 dan 183 usulan pokir dari dapil 5,” ujarnya.
Terhadap semua usulan pokir ini, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin yang memimpin jalannya rapat paripurna berharap agar pokir itu dijadikan prioritas pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat selaras dengan RPJMD.
Selanjutnya, Ketua DPRD Langkat meminta pokir yang nantinya diinput dalam SIPD dapat terealisasi berdasarkan skala prioritas demi pertanggung jawaban kepada masyarakat.
Menanggapi pokir DPRD Langkat itu, Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH (Ondim) mengatakan, pokir dari hasil reses akan jadi beban moral kalau tidak dapat direalisasikan.
Lebih lanjut dia juga mengatakan komitmen politis Kepala Daerah juga menjadi hal yang harus direalisasikan ke masyarakat selain usulan reses dan usulan dalam musrenbang.
"Keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk merealisasikan usulan-usulan dimaksud, karena itu ke depan perlu dikurangi belanja-belanja lain untuk mempercepat merealisasikannya,” pintanya.
Ondim berharap juga kepada Anggota DPRD Langkat agar dapat membawa anggaran dari pusat ke daerah.
"Kita perlu kolaborasi untuk merealisasikan usulan-usulan pembangunan, karena pokir itu tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (Sr/ BD)
