Pakpak Bharat, metrokampung.com
Dugaan korupsi oknum pejabat Dinas Pariwisata Pakpak Bharat TA 2021 kini masih menimbulkan pertanyaan ditengah-tengah masyarakat, pasalnya hingga saat ini APH belum menanggapi pemberitaan yang tengah diusut oleh beberapa awak media akhir akhir ini.
Munculnya pemberitaan tersebut berawal dari atas kecurigaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan 3 kegiatan Didinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat yang menelan anggaran sebesar RP.517.277.790,00 .
Tiga kegiatan tersebut yakni :
1. Pelatihan pemandu wisata Arung jeram,dilaksanakan pada Rabu sampai Jumat ( 1-3 september 2021).
2. Pelatihan Pemandu wisata buatan outbond, kamis s/d Sabtu ( 16-18 september 2021)
3.pelatihan Digitalisasi pariwisata, senin s/d rabu ( 27-29 september 2021).
Dalam surat tanda terima dengan nomor 404/BKU/PARBUD/2021, tertuang Pembayaran sebesar RP.26.600.000 tentang pembayaran biaya honorium narasumber/ Instruktur dan moderator pelatihan pemandu wisata arung jeram sebagai penerima atas nama Ray Ester Padang yang juga sekaligus sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatannya.
Walaupun hangat diperbincangkan ditengah tengah masyarakat, namun dugaan kasus korupsi penyelenggaraan 3 kegiatan Ini masih menjadi tanda tanya besar, sehingga juga kuat dugaan bahwa kasus ini telah diamankan.
" Jangan tebang pilih dalam menyelidiki, seharusnya walaupun anggaran ini hanya ratusan juta namun ini yang rentan tindak pidana korupsinya, apalagi menggunakan anggaran TU nihil," ujar salah seorang masyarakat, Senin (07/11/2022).
"Terima uang sampai puluhan juta, kok mahal kali PPTK itu dibayar, kalau memang ilmunya itu mahal buat apa dia jadi PNS, cukup jadi moderator dimana mana aja kan bisa, udah lah PPTK terima honor lagi dapat insentif lagi, kesan dipaksakan kali penge SPj annya," pungkasnya.
Bambang Banurea selaku Kadis Pariwisata sekaligus sebagai PPK kegiatan tersebut masih belum dapat dikonfirmasi perihal kegiatan tersebut sebab kabarnya beliau masih dalam perawatan Medis karena sakit nulai dari Tanggal 7 Oktober 2022 hingga dirujuk ke salah satu RSU di Medan.
Namun, masyarakat tetap meminta kepada aparat penegak hukum agar serius dalam menangani kasus ini guna menimbulkan efek jera bagi para pejabat yang bermain main dengan uang negara.(Tim)
