Simalungun, Metrokampung.com
Tim Surveior Re-Akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) kunjungan kerja (Kunker)untuk penilaian standar akreditasi layanan kesehatan di Puskesmas Tigabalata, Kecamatan Jorlanghataran, Kabupaten Simalungu, Sabtu (28/10).
"Kedatangan kami untuk membuktikan apakah betul pelayanan kesehatan sudah sesuai dengan standar akreditasi yang diharapkan. Selain mengambil dokumentasi foto, kami juga akan memberikan pemahaman bila standar pelayanan kesehatan ada yang sudah sesuai dengan harapan,” ungkap Tim Surveior Re-Akreditas, dr Lusianna Boru Silaban didampingi rekannya, dr Bulan Simungkalit di Puskesnas Tigabalata.
Disampaikan Lusianna, dalam proses akreditasi tersebut, tiga standar yang harus dipenuhi pihak Puskesmas, yang pertama, tata kelola Puskesmas, kedua peningkatan mutu kesehatan pasien dan ketiga penyelenggaraan kesehatan perorangan.
Dalam Kunker tersebut, Tim-Surveoir menyempatkan diri rapat dengan para Kepala Desa se Kecamatan Jorlanghataran untuk mengetahui informasi terkait layanan kesehatan yang telah dilakukan pihak Puskesmas di setiap desa tanpa menghadirkan Kepala Puskesmas Tigabalata.
Dalam rapat itu, kepala desa Bah Sampuran, Muara Pardede mengungkapkan, pihak Puskesmas Tigabalata jarang melibatkan pemerintahan desa ketika merencanakan dan melaksanakan kegiatan layanan kesehatan di desa-desa.
Selain itu, Pardede menilai layanan kesehatan di Puskesmas kurang maksimal, sebab tak jarang warga binaannya mengadu kepemeritahan desa karena pihak Puskesmas menolak pemakaian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan alasan jarang dipakai dan tak pernah dipakai untuk berobat.
"Kita kecewa, tak jarang pihak Puskesmas Tigabalata menyebutkan KIS yang dimiliki masyarakat tidak aktif dengan alasan tidak pernah dipakai berobat dan kartu itu harus aktif digunakan sekali dalam 3 bulan," pungkas Pardede.
Dilanjutkannya, sejumlah fasilitas kesehatan seperti stick pengecekan gula darah yang alokasikan dari anggaran Dana Desa (DD) untuk Program Kesehatan Para Lansia juga kerap tidak digunakan karena tenaga puskesmas jarang hadir disetiap layanan kesehatan pada lansia.
"Kita meminta pihak Puskesmas Tigabalata dapat bekerjasama, koordinasi dan kolaborasi dengan pemeribtahan desa agar pelayanan kesehatan di desa-desa lancar dan berkualitas .Dan kita juga kecewa pemberian surat rujukan kesehatan dari puskesmas sangat sulit," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Diparhataran, Sejuk Sinaga mengatakan semenjak pergantian kepala Puskesmas yang baru, layanan Puskesmas Tigabalata kurang optimal karena komunikasi, koordinasi serta kolaborasi dengan pemerintahan desa kurang baik sehingga program layanan kesehatan yang dianggarkan dari DD untuk kesehatan lansia, pencegahan stunting melalui pemberian makanan tambahan kurang tidak maksimal.
Menurut Sejuk, selayaknya pihak Puskesmas bekerjasama dengan pemerintahan desa agar layanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat pedesaan berjalan dengan baik karena pemerintahan desa yang lebih mengetahui kondisi kesehatan dan memiliki hubungan emosional dengan masyarakatnya.
Hal ini harus kita laksanakan dan junjung tinggi guna mendukung program Bupati Simalungun Rakyat Harus sejahtera, untuk itu marilah kita berkarya nyata bukan berkarya kata," ungkapnya.
Setelah mendengar keluhan para kepala desa tersebut, Tim Surveoir tersebut mencatat informasi dari kepala desa dan berterimakasih karena telah memberikan informasi terkait layanan kesehatan Puskesmas Tigabalata.(ss/mk)
