 |
| Komisioner KPU Langkat, Maghfirah Fitri Menjerang. |
Langkat, Metrokampung.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat kembali menggelar acara coffe morning dengan para wartawan. Kegiatan itu kembali digelar di Media Centre KPU Langkat dan dipandu oleh Komisioner KPU Langkat, Maghfirah Fitri Menjerang (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisifasi Masyarakat dan SDM).
Hanya saja, kali ini Maghfirah didampingi oleh wartawan senior, H. Imam Fauzi Hasibuan, SH. Nah, adapun tema yang dibahas, di hari Sabtu (16/12/2023) yang cerah itu adalah seputar pendaftaran calon KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
"Santai saja, kita bincang- bincang biasa saja, gak usah terlalu tegang kali. Saya sendiri bukan narasumber, tapi hanya diminta oleh adik kita ini untuk duduk di depan sini dan mendampingi beliau, biar bincang- bincang kita terasa lebih enjoy, tapi tetap bermanfaat dan tepat sasaran," ujar Imam sambil tersenyum dan melirik Maghfirah.
 |
| Wartawan senior, H. Imam Fauzi Hasibuan, SH |
Sedangkan terkait dengan pendaftaran calon KPPS, Maghfirah menegaskan, pengurusan berkas- berkasnya memang tidak gratis. Misalnya, pengurusan surat kesehatan, bisa diurus ke klinik, bisa juga ke Puskesmas terdekat, tapi biayanya bervariasi, dari Rp. 60 ribu sampai Rp. 120 ribu.
"Kalau gratis memang tidak bisa, karena itu memang sudah ada aturannya. Kemarin kami sudah rakor dengan Dinas Kesehatan Langkat, begitu katanya," ujarnya.
Lebih lanjut dia pun menegaskan, sampai kemarin, dari laporan per kecamatan, yang termurah di Kecamatan Babalan, cuma Rp. 20 ribu. Sedangkan yang termahal di Kecamatan Selesai, Rp. 80 ribu.
 |
| Tanya-Jawab : Yang menarik, sesi tanya- jawab tetap berlangsung dengan santai. |
Dari penjelasan tersebut, para wartawan pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan, sehingga sesi tanya- jawab pun digelar. Namun, suasananya tetap enjoy dan santai.
M. Salim melaporkan di Puskesmas Secanggang juga cuma bayar Rp. 20 ribu. Sedangkan Susanto melaporkan, ada dugaan 'permainan' di salah satu desa di Kecamatan Sawit Seberang, karena ada yang mengkoordinir.
"Jadi, calon KPPS santai saja, karena segala sesuatunya sudah diurus oleh PPS Desa. Sang calon KPPS hanya diminta untuk membayar sebesar Rp. 100 ribu. Ini harus disikapi. KPU harus turun ke bawah dan menindak para oknum yang bermain untuk mengambil keuntungan," ujarnya.
Sementara itu, Syahrial bertanya, apakah wartawan boleh jadi KPPS ? Dengan tegas Maghfirah menjawab, boleh. (BD)
