 |
| Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan realisasi dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih rendah saat kunjungannya ke Bangun Purba. |
Bangun Purba, metrokampung.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Untuk Tahun 2023, realisasinya hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp 6 Triliun.
Untuk itu ia mendengarkan keluhan para petani di Deli Serdang terkait kendala apa yang dihadapi para petani sawit rakyat tersebut.
Demikian dikatakannya saat menghadiri acara Temu Wicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto bersama Penerima Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (26/1/24).
“Saya datang ke sini untuk menyerahkan secara simbolis dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk replanting. Besarnya dana dari BPDPKS adalah Rp 30 juta per hektare. Ini untuk tahun pertama,” ujar Airlangga kepada wartawan.
Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya.
Lebih lanjut dikatakan Airlangga bahwa BPDPKS sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan pertahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan Rp l6 triliun.
“Dan tahun kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya,” sebutnya.
Pemerintah sendiri, katanya, sedang memperlajari keterlanjuran lahan dari kehutanan. Keterlanjuran ini agar bisa diselesaikan.
“Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyatakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp 25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen,” sebutnya.
Di Sumut, sambungnya, bank yang bisa menjembatani KUR. Beberapa diantaranya adalah Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp 1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini. Sementara secara nasional kata Airlangga anggaran KUR yang disediakan Rp280 Triliun.
“Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa,” sebutnya.
Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menyampaikan bahwa yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyatakat.
“Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami,” katanya.
Ia juga menyebutkan ia salah satu penerima dana program PSR tahun 2021. Luas lahan yang disetujui 543 hektare.
“Kami terima kasih atas bantuan Menko Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan juga dapat membantu kami,” paparnya. (dra/mk)
.jpg)
