KPU Sumut

KPU Sumut

KPU Medan

KPU Medan

KPU Dairi

KPU Dairi

Polres Taput Atensi Dugaan Korupsi 3 Kades di Pangaribuan

Editor: metrokampung.com

Medan, metrokampung.com
Dugaan  korupsi / mark up anggaran Dana Desa, 3 Kepala desa di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang telah  dilaporkan warga ke Polres Taput akan segera ditindaklanjuti. 

Ketiga terlapor yaitu Kades Parsibarungan, Kades Hutaraja dan Kades Dolok Nauli  dengan dugaan  penggunaan Dana Desa tahun 2023  yang di duga mark up dan tidak sesuai dengan volume yang ada di anggaran (RAB). 

Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (18/6/2024 membenarkan hal tersebut.

"Benar, laporan tersebut  telah di desposisi Kapolres untuk ditindak lanjuti," kata Baringbing. 

Dijelaskannya, Polres Taput telah melakukan langkah langkah terkait hal tersebut yaitu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan  kepada ke 3 kades, TPK dan pendamping desa, untuk dapat menindaklanjuti apakah memang terindikasi korupsi/mark-up atau tidak. 

"Yang jelas, kita tidak akan toleransi praktek korupsi di wilayah hukum kita, tetapi harus dengan bukti bukti yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Sebelumnya, tiga kepala desa di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dilaporkan masyarakat ke Polres Taput dengan dugaan Korupsi/mark-up anggaran dan dugaan persekongkolan dengan poin rincian yakni Dana Desa T.A 2023 diduga sarat dengan korupsi karena jumlah bantuan pemerintah tersebut sangat jauh dari hasil pelaksanaan (volume) pekerjaan. 

Diduga kuat adanya kerjasama pihak Kades dengan suplayer mengeluarkan surat bon faktur yang berbeda, dengan jumlah barang yang sebenarnya (mark up). 

Dalam pengelolaan Dana Desa, kepala desa diduga tidak melibatkan Tim Pelaksana Kerja (TPK) diduga semuanya di monopoli kepala desa. 

Diduga banyak tandatangan palsu  dalam laporan pertanggungjawaban dana desa. 

Dana PKK  desa diduga tidak jelas pengelolaannya oleh istri Kepala Desa. 

Dan diduga upah yang diterima masyarakat tidak sesuai RAB. 

Diduga barang yang dibeli untuk keperluan tukang kebanyakan Fiktif. Diduga kuat Camat dan PMD serta pendamping Desa tidak melakukan pengawasan dan terkesan melindungi praktek korupsi Kepala Desa. 

Jumlah Dana Desa Parsibarungan T.A 2023 sebesar Rp.947.000.000 , dari dugaan Korupsi sebagaimana beberapa dugaan penyimpangan keuangan Negara lebih kurang RP. 80.000.000.

Jumlah Dana Desa Hutaraja T.A 2023 sebesar Rp.1.033.000.000, dugaan penyimpangan keuangan Negara kurang lebih Rp.105.000.000.

Jumlah Dana Desa Dolok Nauli T.A 2023 sebesar Rp.957.000.000, dugaan penyimpangan keuangan Negara sebesar Rp.105.000.000. (in)
Share:
Komentar


Berita Terkini