 |
| Surat berkop Cabdis Pendidikan Wilayah I Sumut. |
Medan, metrokampung.com
Kepala SMA Negeri 8 Medan Rosmaida Asianna Purba terkesan berupaya mempertahankan keputusannya memaksa MSF, siswi kelas XI tinggal kelas dengan berbagai upaya.
Meski akhirnya dia seolah tak berdaya dengan kritikan dan desakan agar dirinya mengevaluasi keputusannya.
Namun Rosmaida tetap kekeuh menunjukkan perlawanan ketika dia terpaksa merubah keputusannya dengan menaikkan MSF ke kelas XII.
Dari hasil investigasi, Rosmaida seperti sengaja meminjam tangan menjadikan Kacabdis Wilayah 1 August Sinaga alat, untuk menekan, mengintimidasi dan diduga ada upaya membungkam Coky dan putrinya MSF.
Indikasi terlihat jelas mulai dari dikeluarkannya surat berkop surat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sumatera Utara bernomor : 400.3.8/3015/CABDISDIKWIL.I/2024 yang dikeluarkan di Percut Sei Tuan, 5 Juli 2024.
Dalam surat bersifat penting dengan hal tindaklanjut RDP itu ditujukan kepada Coky Indra, orangtua dari siswa MSF.
Isinya, sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, perlu kami tindaklanjuti dengan membuat kesepakatan dengan pihak-pihak terkait.
Maka, diminta kepada saudara untuk hadir pada Senin, 8 Juli 2024 di ruang rapat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Jalan William Iskandar Percut Sei Tuan (SLB Negeri Autis Sumut). Surat itu langsung ditandatangani Kacabdis Wilayah I Sumut August Sinaga.
Semakin aneh, karena hasil rapat itu malah dituangkan dalam surat berkop sekolah dengan hal peraturan naik kelas bersyarat di SMA Negeri 8 Medan.
Parahnya lagi, beberapa poin di dalam surat itu, cenderung mengunci ruang gerak Coky Indra agar tidak menindaklanjuti laporan dugaan pungli oknum Kepsek yang kini bergulir di Ditreskrimsus Polda Sumut.
Di dalam surat bernomor : 420/399/SMAN 8/VI/2024 yang berisi 16 poin kesepakatan dijelaskan, sehubungan dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/5029/Bid.PSMA/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan mempertimbangkan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 3 Juli 2024 antara Komisi SMA Negeri 8 Medan dengan Komisi E DPRD Sumatera Utara, maka Kepala SMAN 8 Medan dan perwakilan guru, dapat melakukan naik kelas bersyarat atas nama anak didik Maulidzah Sari dengan berbagai persyaratan.
Pertama anak didik harus berprilaku baik dan tidak melanggar seluruh tata tertib yang telah berlaku di sekolah, berikut tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, baik di dalam maupun diluar sekolah.
Kemudian anak didik harus memiliki tingkat kehadiran 90 persen dari total hari efektif sekolah selama dua semester.
Selanjutnya anak didik dalam 3 bulan awal sekolah, tidak diperkenankan absen tanpa pemberitahuan.
Untuk selanjutnya setelah melewati jangka waktu 3 bulan, anak didik tidak diperkenankan absen tanpa pemberitahuan.
Dalam surat itu juga tertulis bahwa segala sesuatu ketidak hadiran anak didik, tidak diperkenankan pemberitahuan secara lisan, telepon dan WhatsApp, tetapi harus melalui surat yang ditandatangani oleh orang tua anak didik, yang mana surat tersebut harus diantar langsung oleh orang tua kepada Wali Kelas, Kepala Sekolah, Guru BP atau yang diwakilkan sekolah untuk menerima surat tersebut
Ditegaskan juga anak didik yang tidak hadir di sekolah karena sakit, harus dibuktikan dengan surat sakit dari klinik, puskesmas atau rumah sakit berikut dilampirkan foto keadaan sakit anak didik. Bilamana orang tua tidak dapat mencetak foto dalam keadaan sakit, maka bisa dicetak di sekolah.
Bahkan anak didik dan orang tua ditekankan harus tetap menjaga integritas dan nama baik SMA Negeri 8 Medan.
Guru dan orangtua bersama-sama berperan aktif dalam meluruskan karakter anak didik, serta memberikan bimbingan, berupa pembinaan, sebab anak didik tidak hanya tumbuh secara akademis, tetapi juga harus tumbuh secara individu yang berakhlak dan mulia
Bilamana orangtua anak didik dilakukan pemanggilan oleh sekolah, maka orangtua wajib hadir tanpa diwakilkan.
Orangtua anak didik harus bersedia menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah untuk semua hal yang berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan akademis serta non akademis anak didik SMA Negeri 8 Medan.
Orangtua anak didik diwajibkan untuk pertama kali menyampaikan segala keluhan, saran dan pertanyaan langsung kepada pihak sekolah melalui kanal komunikasi yang telah disediakan SMA Negeri 8 Medan.
Bilamana terdapat hal-hal yang tidak berkenan bagi orangtua atau anak didik, maka orangtua dan anak didik tidak diperkenankan memberitahukan atau menyampaikan kepada pihak diluar sekolah , tetapi orangtua dan anak didik wajib menyampaikan pendapat kepada pihak sekolah.
Penekanan juga berlaku terhadap orangtua atau anak didik tidak diperkenankan membuat situasi sekolah tidak kondusif.
Orangtua anak didik hanya diperkenankan melibatkan pihak luar sekolah (misalnya konsultan pendidikan atau lembaga pendidikan lain), bilamana upaya komunikasi internal dengan pihak SMA Negeri 8 Medan tidak tercapai kesepakatan atau mufakat
Pelibatan pihak luar sekolah harus disertai alasan-alasan yang jelas mengapa keterlibatan pihak luar dianggap perlu.
Jika persyaratan sebagaimana di atas tidak dipenuhi, maka pihak sekolah dapat meninjau ulang kenaikan kelas bersyarat dengan menurunkan siswa/i ke kelas semula, dan pihak orangtua serta anak didik tidak dapat mengajukan tuntutan berupa apapun kepada sekolah.
Kemudian, surat tersebut ditandatangani oleh Coky Indra di atas materai dan putrinya MSF.
Ada pula tandatangan Dewan Guru Novia Ramhi yang kabarnya tidak jelas sejak kapan diangkat menduduki jabatan tersebut. Serta di paling bawah ditandatangani oleh Kepala SMAN 8 Medan Rosmaida Asianna Purba dan Kacabdis Wilayah I August Sinaga.
Terpisah, Kacabdis Wilayah I August Sinaga ketika dikonfirmasi terkait hal ini melalui pesan singkat WhatsApp, termasuk poin-poin yang termaktub di dalamnya, sama sekali tidak merespons.
Sementara, Kabid SMA Disdik Sumut Basir Hasibuan mengaku, pihaknya saat ini sudah menerima surat protes dari Ombudsman atas kenaikan bersyarat tersebut.
"Kita sudah menyurati kacabdis agar menindaklanjuti laporan Ombudsman. Kita lihat tindak lanjut dulu," ucapnya singkat, Rabu (10/7/24).(ren/mk)
