Karo, metrokampung.com
Pengungsi korban erupsi gunung Sinabung di lokasi huntap tahap III di Siosar mendesak agar pemerintah menyediakan jatah hidup (jadup) dan sewa lahan. Hal ini disebabkan pengadaan Lahan Usaha Tani (LUT) seluas 480,11 Ha bagi pengungsi yang dikerjakan oleh BPBD, masih terkendala masalah akibat di klaim oleh warga Desa Partibi Lama.
Untuk diketahui, huntap relokasi tahap III diperuntukkan bagi 3 desa dan 1 dusun di antaranya, Desa Sukanalu berjumlah 368 unit, Desa Sigarang-garang 248 unit, Desa Mardinding 258 unit dan Dusun Lau Kawar 18 unit. Saat ini, huntap tersebut dihuni sekitar 70 kepala keluarga yang tersebar di seluruh huntap.
"Kalau nggak ada lahan usaha tani, bagaimana kami menghidupi keluarga? Kalau nggak pindah, darimana kami ambil biaya sewa rumah dan lahan? Untuk bertahan hidup, rata-rata kami bergantung dari hasil pertanian. Kami sudah capek, penanganan pengungsi tahap III ini nggak selesai-selesai sudah berapa tahun," keluh warga.
Belum terealisasinya LUT bagi pengungsi Sinabung di lokasi huntap tahap III ini, membuat warga merasa ditelantarkan oleh Pemkab Karo. Pasalnya, warga hingga kini tak dapat bercocok tanam untuk mencari penghidupan bagi keluarga mereka.
Situasi ini juga membuat hunian sebanyak 892 unit yang diperuntukkan bagi warga di 3 desa dan 1 dusun di lokasi tersebut, hingga kini belum ditempati. Padahal, pembangunan huntap relokasi tahap III ini sudah rampung sejak tahun 2020 lalu.
"Pemerintah atau Bupati Karo terkesan sengaja menelantarkan masyarakat pengungsi Sinabung. Bayangkan saja, sudah berapa tahun kami dibiarkan seperti ini. Lahan bertani tak ada, darimana kami ambil makan setiap hari?," kata Matahari Br Sembiring, salah satu pengungsi asal Desa Sukanalu di Siosar, Sabtu (13/7/2024).
Ia mengungkap, sebanyak 333 kepala keluarga warga Desa Sukanalu terpaksa tinggal terpisah-pisah. Selain faktor tidak tersedianya LUT, kondisi itu juga disebabkan belum tersedianya sejumlah fasilitas umum di Siosar seperti rumah ibadah, sekolah, dan Puskesmas.
"Saat ini, kami yang tinggal di sini hanya 30 kepala keluarga, yang lainnya masih di desa dan ada juga di Kabanjahe. Selain rumahnya tak layak, lahan usaha tani juga nggak ada. Sampai kapan kami hidup begini?," keluhnya sembari berharap Pemkab Karo segera menyelesaikan permasalahan yang ada di lokasi itu.
Untuk diketahui, biaya land clearing atau pembukaan lahan tanah untuk pertanian dalam penyiapan LUT pengungsi relokasi tahap III sebesar Rp17.678.708.787. Anggaran ini ditampung pada APBD TA 2020 dengan perusahaan pemenang/pelaksana yakni PT Mega Mulia Mas.(amr)
.jpg)
