Medan, metrokampung.com
Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan (UnHar Medan) sukses menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Eksistensi Perguruan Tinggi dalam Memajukan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Utara." Acara ini digelar dengan kolaborasi Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU), Sabtu (19/07/2024) dan berlangsung dari pukul 14.00 WIB hingga 18.30 WIB.
Wakil Rektor I UnHar Medan, Bapak Zuindra, SS., MS, memberikan sambutan pembukaan yang menggarisbawahi pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendorong perlindungan hak-hak anak. Diskusi dipandu oleh moderator Ibu Sugih Ayu Pratitis, SH., M.Hum, selaku Ka. Prodi FH UnHar Medan, dan Muslim Harahap, SH., MH, yang memastikan jalannya diskusi berjalan lancar dan konstruktif.
Perlindungan Anak: Dari Sejarah ke Masa Depan
Dalam FGD ini, para peserta berbagi pengalaman dan pandangan mengenai perlindungan anak di Sumatera Utara. Arifani, SH., MH, dan Abdul Satar, SH., MH, mengisahkan perjuangan mereka selama bertahun-tahun dalam mengadvokasi hak-hak anak, termasuk upaya mereka dalam melawan eksploitasi pekerja anak di Jermal di Selat Malaka. Mereka menekankan pentingnya Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 5 Tahun 2004 dan No. 6 Tahun 2005, serta peraturan nasional seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 1999.
Dr. Azmiaty Zuliah, SH., MH, seorang aktivis PKPA dan Dekan FH Dharmawangsa, menekankan pentingnya pembentukan kembali Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (KPAID SU). Ia menyoroti perlunya lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan yang melindungi anak-anak di Sumatera Utara.
Evaluasi dan Monitoring Kebijakan Perlindungan Anak
Direktur Pusaka Indonesia, Mitra Lubis, SH., MH, dalam presentasinya menggarisbawahi perlunya evaluasi dan monitoring kebijakan Perda Prov. SU No. 3 Tahun 2014 dan No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan ini harus lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk memastikan perlindungan anak yang lebih efektif.
Bambang dan Lisa, aktivis ILO, serta Samsul, S.Sos, Ketua Satgas PPA Kota Medan, menyampaikan betapa pentingnya semangat kolaboratif dalam memperjuangkan hak-hak anak. Mereka mengajak semua pihak untuk terus berjuang demi masa depan anak-anak yang lebih cerah.
Dalam FGD ini, para peserta berbagi pengalaman dan pandangan mengenai perlindungan anak di Sumatera Utara. Arifani, SH., MH, dan Abdul Satar, SH., MH, mengisahkan perjuangan mereka selama bertahun-tahun dalam mengadvokasi hak-hak anak, termasuk upaya mereka dalam melawan eksploitasi pekerja anak di Jermal di Selat Malaka. Mereka menekankan pentingnya Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 5 Tahun 2004 dan No. 6 Tahun 2005, serta peraturan nasional seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 1999.
Dr. Azmiaty Zuliah, SH., MH, seorang aktivis PKPA dan Dekan FH Dharmawangsa, menekankan pentingnya pembentukan kembali Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (KPAID SU). Ia menyoroti perlunya lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan yang melindungi anak-anak di Sumatera Utara.
Evaluasi dan Monitoring Kebijakan Perlindungan Anak
Direktur Pusaka Indonesia, Mitra Lubis, SH., MH, dalam presentasinya menggarisbawahi perlunya evaluasi dan monitoring kebijakan Perda Prov. SU No. 3 Tahun 2014 dan No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan ini harus lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk memastikan perlindungan anak yang lebih efektif.
Bambang dan Lisa, aktivis ILO, serta Samsul, S.Sos, Ketua Satgas PPA Kota Medan, menyampaikan betapa pentingnya semangat kolaboratif dalam memperjuangkan hak-hak anak. Mereka mengajak semua pihak untuk terus berjuang demi masa depan anak-anak yang lebih cerah.
Harapan dan Rekomendasi
Tokoh UMKM, H. Dedi Sofiyan, menutup sesi dengan menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung mutu dan kualitas perlindungan anak. Ia berharap KPAID Provinsi bisa kembali dibentuk sebagai lembaga independen yang mengawasi perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
FGD ini menghasilkan rekomendasi penting, yaitu perlunya diadakan FGD lanjutan dengan tema-tema yang inovatif untuk terus mendukung perlindungan hak-hak anak di Sumatera Utara. Para peserta berharap bahwa hasil diskusi ini dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik demi masa depan anak-anak Sumatera Utara yang cerdas, ceria, dan bersahaja.
Acara ini menjadi bukti komitmen berbagai pihak untuk bersatu dalam upaya melindungi dan memajukan hak-hak anak di Sumatera Utara, menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus yang berdaya dan bermartabat.(rel/Lubis/MK)
