Tanjung Morawa, metrokampung.com
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 1 menegaskan sepanjang belum ada penghapusbukuan dari Menteri Negara BUMN, lahan-lahan yang berstatus eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 1 Regional 1 (d/H PTPN 2) tetap berstatus aset PTPN 1 Regional 1.
Hal ini disampaikan Kasubbag Humas PTPN 1 Regional 1 Rahmat Kurniawan, Jumat (23/8/24) menanggapi adanya kelompok yang mengklaim mampu mengurus sertifikat tanah eks HGU tanpa melibatkan PTPN 1 Regional 1 di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
"Warga masyarakat apalagi keluarga pensiunan PTPN 1 Regional 1 (d/H PTPN 2) agar tidak terperdaya atau terkecoh oleh bujuk rayu oknum yang ingin mencari keuntungan dari warga yang menguasai lahan eks HGU. Sebab sudah ada aturan yang harus dipatuhi bagi mereka yang ingin mendapatkan lahan eks HGU,"tegas Rahmat.
Aturan tersebut, ujar Rahmat, pertama harus ada penetapan daftar nominatif dari Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya membayar uang pengganti kerugian ke PTPN 1 Regional 1 (d/H PTPN 2) sebagai pemilik Asset atau yang lazim disebut SPP (Surat Perintah Pembayaran).
"Itu sudah merupakan aturan baku,"ungkap Rahmat Kurniawan.
Sekaitan itu, kata Rahmat, PTPN 1 Regional 1 akan membuat laporan adanya pengalihan atau penjualan asset Negara tersebut ke Mapolda Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti.(ren/mk)
