 |
| Relawan Millenial Zahir Syafii. |
Batu Bara, Metrokampung.com
Penangkapan calon Bupati Batu Bara, Ir. Zahir, M.AP oleh Polda Sumut, telah menimbulkan gelombang kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan Relawan Milenial Zahir. Dalam sebuah pernyataan pedas, Muhammad Syafii, salah satu anggota tim relawan, dengan lantang mempertanyakan apakah Polda Sumut sudah baca Telegram Kapolri atau belum.
Adapun aturan ini dimuat dalam dalam Surat Telegam (ST) dengan nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membenarkan soal ketentuan tersebut. Menurut dia, hal ini dibuat guna menjaga situasi selama pemilu berlangsung tetap kondusif. “Memang sudah ada petunjuk melalui STR tersebut bahwa dalam rangka menjaga kondusivitas untuk kegiatan pemilu ini,” kata Sandi di Jakarta Utara, Jumat (13/10/2023). Dilansir Kompas.com.
“Untuk kita tunda dulu sehingga tidak memengaruhi nantinya ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya,” ujarnya lagi.
Isinya Bukan resep masakan atau playlist lagu hits, melainkan delapan instruksi khusus untuk seluruh Kapolda di Indonesia. Salah satu poinnya cukup jelas bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana agar ditunda, dan tidak ada lagi pemanggilan atau upaya hukum lain hingga tahapan pemilu dan pilkada selesai.
Namun, tampaknya, Polda Sumut memilih jalur skip atau mungkin, dalam bahasa milenial, ‘mute chat’. Bukannya mematuhi arahan, mereka malah lanjut dengan upaya hukum yang seharusnya di-pause dulu. Tentu saja, tindakan ini memunculkan pertanyaan, apakah Polda Sumut terlalu sibuk dengan urusan lain hingga lupa membaca instruksi atasan?.
“Kapolri perlu tahu, anggota bawahannya di sini mungkin butuh kacamata baru, atau mungkin butuh kursus kilat tentang cara membaca dan mengikuti arahan,” ujar Syafii dengan nada sarkastik. “Kami hanya berharap, keadilan ditegakkan sesuai dengan aturan yang sudah ada, bukan aturan yang tiba-tiba berubah karena lupa dibaca.”
Tak berhenti di situ, Syafii juga menegaskan bahwa Relawan Milenial Zahir tidak akan tinggal diam. “Kami akan segera turun ke jalan bersama kawan-kawan lainnya untuk melakukan aksi demokrasi. Ini bukan sekadar membela paslon kami, tapi juga membela prinsip keadilan dan demokrasi yang sudah seharusnya ditegakkan di negeri ini,” tambahnya dengan semangat yang berkobar.
Penangkapan ini tentunya menambah panas suhu politik di Kabupaten Batu Bara yang memang sudah cukup tinggi. Apakah ini akan mempengaruhi hasil Pilkada nanti? Hanya waktu yang akan menjawab, atau mungkin Polda Sumut yang akan memberikan plot twist terbaru.(MK/DS)
Penangkapan calon Bupati Batu Bara, Ir. Zahir, M.AP oleh Polda Sumut, telah menimbulkan gelombang kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan Relawan Milenial Zahir. Dalam sebuah pernyataan pedas, Muhammad Syafii, salah satu anggota tim relawan, dengan lantang mempertanyakan apakah Polda Sumut sudah baca Telegram Kapolri atau belum.
Adapun aturan ini dimuat dalam dalam Surat Telegam (ST) dengan nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membenarkan soal ketentuan tersebut. Menurut dia, hal ini dibuat guna menjaga situasi selama pemilu berlangsung tetap kondusif. “Memang sudah ada petunjuk melalui STR tersebut bahwa dalam rangka menjaga kondusivitas untuk kegiatan pemilu ini,” kata Sandi di Jakarta Utara, Jumat (13/10/2023). Dilansir Kompas.com.
“Untuk kita tunda dulu sehingga tidak memengaruhi nantinya ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya,” ujarnya lagi.
Isinya Bukan resep masakan atau playlist lagu hits, melainkan delapan instruksi khusus untuk seluruh Kapolda di Indonesia. Salah satu poinnya cukup jelas bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana agar ditunda, dan tidak ada lagi pemanggilan atau upaya hukum lain hingga tahapan pemilu dan pilkada selesai.
Namun, tampaknya, Polda Sumut memilih jalur skip atau mungkin, dalam bahasa milenial, ‘mute chat’. Bukannya mematuhi arahan, mereka malah lanjut dengan upaya hukum yang seharusnya di-pause dulu. Tentu saja, tindakan ini memunculkan pertanyaan, apakah Polda Sumut terlalu sibuk dengan urusan lain hingga lupa membaca instruksi atasan?.
“Kapolri perlu tahu, anggota bawahannya di sini mungkin butuh kacamata baru, atau mungkin butuh kursus kilat tentang cara membaca dan mengikuti arahan,” ujar Syafii dengan nada sarkastik. “Kami hanya berharap, keadilan ditegakkan sesuai dengan aturan yang sudah ada, bukan aturan yang tiba-tiba berubah karena lupa dibaca.”
Tak berhenti di situ, Syafii juga menegaskan bahwa Relawan Milenial Zahir tidak akan tinggal diam. “Kami akan segera turun ke jalan bersama kawan-kawan lainnya untuk melakukan aksi demokrasi. Ini bukan sekadar membela paslon kami, tapi juga membela prinsip keadilan dan demokrasi yang sudah seharusnya ditegakkan di negeri ini,” tambahnya dengan semangat yang berkobar.
Penangkapan ini tentunya menambah panas suhu politik di Kabupaten Batu Bara yang memang sudah cukup tinggi. Apakah ini akan mempengaruhi hasil Pilkada nanti? Hanya waktu yang akan menjawab, atau mungkin Polda Sumut yang akan memberikan plot twist terbaru.(MK/DS)
