Deli Serdang, metrokampung.com
Carut marutnya persoalan pemotongan dana BPJS membuat seluruh Kepala Puskesmas ( Kapus) kabupeten Deli Serdang menggeruduk kantor BPJS, Hal ini menunjukkan ketidak tegasan Pj.kadis kesehatan Khairumselaku pimpinan, hingga persoalan pemotongan BPJS berlarut larut.
Permasalahan tersebut menyebabkan puluhan Kepala Puskesmas (Kapus) di Kabupaten Deli Serdang mendatangi Kantor BPJS Kesehatan di Jalan Medan-Lubuk Pakam, Kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, pada Selasa (03/12/2024) sekitar pukul 15.00 WIB.
Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait dugaan pemotongan anggaran sebesar Rp 936 juta yang dilakukan secara sepihak oleh BPJS Kesehatan terhadap seluruh puskesmas di Kabupaten Deli Serdang.
Para Kepala Puskesmas mengungkapkan kekecewaan karena hingga pukul 18.00 WIB pihak BPJS Kesehatan belum bersedia menemui mereka. Situasi memanas ketika salah satu perwakilan BPJS Kesehatan, dr. Riska, turun dari lantai atas. Namun, kehadiran dr. Riska justru menimbulkan ketegangan karena ia dianggap menghindar dan melempar tanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
"Kami meminta agar masalah ini segera diselesaikan. Kalau tidak, ini bisa menjadi temuan dugaan korupsi yang berdampak besar bagi seluruh puskesmas di Deli Serdang," ujar salah satu Kepala Puskesmas.
Dinas Kesehatan Turun Tangan
Situasi semakin tegang hingga pukul 18.30 WIB, ketika dr. Erizal Kaban, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, hadir untuk menjembatani permasalahan. Dalam pertemuan tersebut, dr. Erizal menunjukkan ketidakpuasan atas surat BPJS Kesehatan yang diterima pihaknya.
"Surat ini tidak masuk akal! Kalian di BPJS jangan main-main dengan kami. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang," tegas dr. Erizal sambil membanting surat tersebut di depan para Kepala Puskesmas dan perwakilan BPJS Kesehatan.
Lebih lanjut, dr. Erizal mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dr. Zoni Anwar Tanjung, yang dinilai tidak kooperatif. "Saya sudah berulang kali menghubungi dr. Zoni, bahkan sampai puluhan kali, tapi dia tidak pernah mau mengangkat telepon saya," katanya dengan nada kesal.
Kesepakatan Rapat Dengar Pendapat
Setelah perdebatan panjang, akhirnya disepakati untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (04/12/2024) di Komisi IV DPRD Deli Serdang. RDP ini akan melibatkan pihak BPJS Kesehatan, seluruh Kepala Puskesmas, dan Dinas Kesehatan guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Namun, ketika dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, dr. Zoni Anwar Tanjung enggan memberikan komentar terkait persoalan ini. Sikap bungkam dr. Zoni menambah kekecewaan para Kepala Puskesmas yang merasa masalah ini belum mendapatkan tanggapan serius dari pihak BPJS Kesehatan.
Kasus dugaan pemotongan anggaran ini menjadi sorotan karena menyangkut layanan kesehatan masyarakat luas. Semua pihak berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan diminta kadis kesehatan Khairum tegas, hingga persoalan tuntas tidak lagi berlarut-larut. (rel/sim/mk)
