Pakpak Bharat, metrokampung.com
Momentum Peringatan Hari Desa Nasional tahun 2025 tingkat Kabupaten Pakpak Bharat seogiyanya menjadi salah satu promotor bagaimana sebuah desa menjadi momentum memperkuat peran desa dalam rangka membangun pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subyek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah, serta menjadi sarana mempublikasikan kemajuan desa begitu disampaikan Kadis Pemdes Kabupaten Pakpak Bharat saat apel di halaman Kantor Kepala Desa Salak I, Kecamatan Salak, Rabu (15/1/2025).
Namun hal ini bukan menjadi sebuah tanggung jawab bagi kepala Desa Tanjung Mulia Kecamatan STTU Jehe, pantauan media saat berkunjung ke kantor Kepala Desa, sekeliling kantor seperti tidak pernah dirawat atau dipelihara bahkan terlihat tumbuh rumput segar mekar diatas teras cor beton kantor tersebut.
Saat dicoba konfirmasi, Perangkat Desa bermarga Manik dan Kesogihen yang mengaku sedang piket mengatakan bahwa Kepala Desa sedang tidak berada di kantor dengan alasan keluar ustirahat dan tidak bisa dihubungi, ditanya soal bagaimana anggaran perawatan kantor pun mereka seakan tidak mengetahui karna hal tersebut bagian dari urusan bendahara.
"Kami dari tadi coba menelepon Kepala Desa tidak diangkat pak mungkin beliau sedang istirahat, soal anggaran pemeliharan kantor kami kurang paham karna bendahara yang mengurusi," ungkap Kesogihen.
Masih persoalan rumput mekar, belum lagi pantauan media juga didalam kantor terlihat tidak satupun tersedianya papan informasi yang menyangkut realisasi anggaran maupun Papan informasi terkait kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga dicurigai banyak kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjung Mulia.
Terpisah, masyarakat setempat yang mengaku Bermarga Banurea mengatakan kepada media bahwa masyarakat Tanjung Mulia pada umumnya menginginkan APH segera turun ke desanya, pasalnya hingga hari ini masyarakat menuding kepala desa tidak transparan dalam merealisasikan Anggaran Dana Desa serta menduga Kepala Desa beserta kroninya menggunakan anggaran hanya untuk memperkaya diri.
"Kami meminta APH segera periksa anggaran Tahun 2022-2024, kami dengar ada pengadaan pupuk tahun 2022 tidak sesuai spesifikasi dan markup itu bagaimana pak coba telusuri dan laporkan pak," ujar Banurea.
"Belum lagi anggaran Tahun 2024 ini dugaan kami masyarakat banyak masalah pak Untuk itu kami mohonkan kepada penegak Hukum Untuk serius," tambahnya lagi.
Hingga berita ini dimuat kepala desa Tanjung Mulia PM belum bisa dikonfirmasi meski saat ditelpon bekali kali selulernya berstatus dering masuk namun tidak diangkat, tentu momentum Hari Desa Nasional Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2024 menjadi sejarah terburuk bagi desa Tanjung Mulia akibat kepala desa yang lalai akan tugas dan tanggung jawabnya.(vikram)
