Deli Serdang, metrokampung.com
Sejak Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakilnya Lom Lom Suwondo resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto beberapa bulan lalu di Jakarta, yang selanjutnya melangsungkan retret.
Tentu usai retret para Pimpinan Daerah menjadi sangat matang dalam menyikapi persoalan di Daerahnya masing-masing, terlebih pada internal di Pemerintahannya sendiri.
Seperti beberapa waktu lalu, Bupati Deli Serdang langsung menginstruksikan secara khusus pada Kepala Unit Pelayanan Teknis (KUPT) Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SDN - SMPN) yang ada di Deli Serdang untuk merdeka belanja, serta menghapus Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) Dinas Pendidikan.
Bupati menegaskan, kepada seluruh KUPT SDN - SMPN agar tidak perlu lagi takut kepada oknum-oknum dengan modus tertentu yang berujung jualan buku dan lain-lain di Sekolah.
"Kepada seluruh Kepala Sekola SD dan SMP, jangan denger lagi oknum-oknum tertentu yang menakut-nakuti ujungnya jualan," tegas Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, dikutip saat acara di Gedung Bineka Perkasa Jaya beberapa waktu lalu.
Terpisah, bertalian dengan instruksi Bupati Deli Serdang dan Wakilnya Lom Lom Suwondo ternyata dikacangi (abai istilah Sumut) oleh Kepala SDN 104189 Kota Datar selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kecamatan Hamparean Perak, inisial Hendro Poniman.
Kepada para Kepala Sekolah di Hamparan Perak, Hendro yang notabane pernah jadi tangan kanan Korwilacam Hamparan Perak yang kini telah dihapus, memanggil seluruh Kepala Sekolah untuk kumpul dan melakukan pesanan buku yang tidak bermanfaat bagi kurikulum murid.
Secara terang-terangan dia tak gubris amanah Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakilnya, dia bahkan tetap masih menjadi perpanjang tangan oknum LSM berwujud vendor dalam menjalankan praktek penekanan wajib belanja buku kepada FL dengan CV.GM.
Ketika dikonfirmasi, Hendro berdalih jika dia bertindak selaku mediator, yangmana FL lewat LSM-nya telah mengirim surat klarifikasi serapan Dana Bos di Sekolah yang ada di Hamparan Perak.
"Saya sebagai Penengah karena saya ketua MKKS.Karna kawan-kawan disurati Pak Fika perihal bukunya dikembalikan. Masalah kawan-kawan Kepsek (Kepala Sekolah) mau pesan lagi ke Pak FIKA iya itu urusan kawan-kawan Kepsek," dalih Hendro.
Senentara itu, menurut beberapa sumber yang dikutip media ini, menjelaskan berbanding balik.
Tegas para sumber yang notabane adalah Kepala Sekolah mengatakan jika Hendro adalah perpanjang tangan FL berjualan buku ke Sekolah-Sekolah di Hamparan Perak.
"Dia (Hendro) perpanjang tangan Korwilcam dari dulu dan bekerjasama dengan vendor, kami waktu masi ada Korwilcam diwajibkan beli buku itu, kalo tidak beli kami nanti dilaporkan ke-APH (Aparat Penegak Hukum)," keluhnya dan meminta namanya dirahasiakan.
Selain itu, sebut sumber. Hendro baru-baru ini kembali memanggil seluruh Kepala SDN di Hamparan Perak untuk musyawarah, dalam acara tersebut Ketua MKKS itu menginstruksikan para peserta rapat untuk segera melakukan pesanan buku untuk tahun anggaran 2026, dan segera masukan ke RKAS masing-masing. Tepatnya pada Senin sore 14 April 2025.
"Dia kemarin kumpulkan kami (para Kesek), selain menyuruh untuk melakukan pesanan buku, dia juga mengancam kami untuk jangan memberi informasi kepada wartawan, dan waktu musyawarah, didepan kami papan infokus menampilkan chating Ketua (Hendro) saat dikonfirmasi oleh wartawan," ungkapnya. (smsi-ds)
