Labura, metrokampung.com
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, sampaikan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2024 ke DPRD Labura, yang di terima langsung Pimpinan DPRD Labura, hal ini untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, penyampaian ini langsung di lakukan Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Senin (14/4).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Rimba Bertuah Sitorus, S.E., M.M., dan dihadiri sejumlah pejabat penting, OPD dari Pemkab Labura.
Bupati Hendri Yanto menegaskan" bahwa LKPJ ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun terakhir. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Pemkab Labura tetap berkomitmen menjalankan tugas pemerintahan secara maksimal dan menyampaikan laporan ini sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Bupati menggarisbawahi sejumlah capaian penting selama tahun 2024, yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas melalui pemantapan pendidikan formal dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, guna mencetak generasi muda yang kompeten dan siap bersaing.
Untuk bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Labura menjalankan berbagai program peningkatan layanan kesehatan yang menjangkau masyarakat luas, sebagai upaya konkret menyehatkan warga dan memperkuat ketahanan kesehatan daerah.
Sementara di sektor pertanian, yang menjadi penghasil perekonomian daerah, Pemkab Labura melakukan perbaikan infrastruktur irigasi, pengadaan bibit unggul, serta pemenuhan sarana dan prasarana teknologi pertanian. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan petani lokal.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya pembangunan berbasis desa. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi strategi utama dalam menanggulangi kemiskinan dan memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan daerah sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Seluruh dokumen LKPJ akan segera dibahas secara intensif oleh panitia khusus DPRD bersama jajaran eksekutif.(kur/stjg)
